Peraturan Pemerintah Nomor PP - 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang ditetapkan tanggal 12 Juni 2013 dan berlaku mulai 1 Juli 2013 membuat sebuah terobosan baru dalam pengenaan pajak penghasilan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan dengan kriteria tertentu.
Tujuan dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah :

1.       Memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan.

2.       Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi.

3.       Mengedukasi masyarakan untuk transparansi.

4.       Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara.

Kriteria Wajib Pajak yang dikenakan pajak sesuai PP ini antara lain :

1.       Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap;dan

2.       Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000( 4,8 miliar) dalam 1 tahun pajak. [Pasal 2 ayat (2)]

Pengecualian terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang dalam usahanya:

1.       Menggunakan sarana atau prasarana yg dapat dibongkar pasang, baik menetap atau tidak menetap;dan

2.       Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yg tidak diperuntukkan bagi tempat usaha [Pasal 2 ayat (3)]

Pengecualian untuk WP Badan :

1.       Belum beroperasi secara komersial

2.       Dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi komersial memperoleh peredaran bruto melebih 4,8 miliar[Pasal 2 ayat (4)]

Jadi dapat disimpulkan  bahwa pengenaan Pajak Penghasilan sesuai PP 46 Tahun 2013 ini adalah bagi Wajib Pajak penghasilan dibawah 4,8 miliar (UMKM) tidak termasuk Pedagang yang berjualan di fasilitas umum(Pedagang Kaki Lima).

Pengenaan Pajak

Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu tersebut dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat Final dengan tarif sebesar 1%, tidak lagi menggunakan tarif progresif seperti yang sebelumnya diatur dalam UU Pajak Penghasilan nomor 36 Tahun 2008.

Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan sesuai PP 46 Tahun 2013 ini menggunakan peredaran bruto atau omzet.

Apabila dalam suatu tahun pajak, Omzet Wajib Pajak melebihi 4,8 miliar, maka akan tetap dikenai pajak sesuai PP 46 tahun 2013 sampai dengan akhir tahun pajak tersebut dan kemudian di tahun berikutnya akan dikenai pajak sesuai UU Pajak Penghasilan [Pasal 3 ayat (3) dan (4)].

Penentuan peredaran bruto

1.       Untuk Wajib Pajak lama untuk menentukan apakah dikenakan pajak sesuai PP 46 atau tidak maka dapat dilihat dari omzetnya di tahun pajak 2012 dan apabila terdaftarnya dalam tahun berjalan maka penghasilannya disetahunkan, jika tidak melebihi 4,8 miliar maka dikenakan pajak sesuai PP 46 Tahun 2013

2.       Untuk WP baru terdaftar tahun 2013 sebelum berlakunya PP 46 Tahun 2013 (Januari-Juni 2013) maka peredaran brutonya dihitung dari peredaran brutonya sampai Juni 2013 dan disetahunkan , jika tidak melebihi 4,8 miliar maka dikenakan pajak sesuai PP 46 Tahun 2013.

3.       Untuk WP baru terdaftar sejak berlakunya PP 46 Tahun 2013 (Juli 2013 dst) maka peredaran brutonya dalam satu bulan pertama terdaftar disetahunkan , jika tidak melebihi 4,8 miliar maka dikenakan pajak sesuai PP 46 Tahun 2013.

Pembayaran dan Pelaporan Pajak

Wajib Pajak wajib menyetor Pajak Penghasilan Terutang paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan melaporkan SPT Masa PPh paling lama tanggal 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran dengan SSP yang telah divalidasi NTPN dianggap telah melaporkan SPT Masa PPh sesuai tanggal validasi NTPN.

Wajib Pajak yang hanya menerima penghasilan yang dikenai PPh Final tidak diwajibkan melakukan pembayaran angsuran pajak sesuai Pasal 25 Undang-undang Pajak Penghasilan.

Penghapusan Sanksi Administrasi

Sehubungan dengan tujuan dari PP Nomor 46 Tahun 2013 maka terhadap sanksi administrasi Pasal 9 ayat (2a) UU KUP dalam Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan untuk masa pajak Juli-Desember 2013 bagi Wajib Pajak yang dikenakan pajak sesuai PP Nomor 46 ini akan dihapuskan.

Auditing (Resume Kuliah)

Auditing

Pengertian pengujian terhadap Kewajaran Laporan Keuangan yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen yang bertujuan untuk memberikan pendapat mengenai Laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan

Macam-macam Auditing

1)                  Audit Keuangan

2)                  Audit Operasional

3)                  Audit Khusus

Standar Auditing

Standar Umum

1)                  Keahlian dan pelatihan teknis yang memadai

2)                  Independensi dalam sikap mental

3)                  Kemahiran profesional yang cermat dan seksama

Standar pekerjaan lapangan

1)                  Perencanaan dan supervisi asisten

2)                  Pemahaman mengenai struktur pengendalian internal perusahaan

3)                  Bukti audit yang cukup dan kompeten

Standar Pelaporan

1)                  Pernyataan apakah laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umu

2)                  Pernyataan mengenai ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum

3)                  Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan

4)                  Pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan

Proses Audit

1)      Memahami proses bisnis auditee

2)      Mengetahui masalah dalam perusahaan melalui Laporan Keuangan

3)      Membuat suatu keputusan tentang jumlah yang material

4)      Memutuskan Risiko Audit

5)      Membuat bukti melalui proses audit

Mengetahui Prosedur Internal Kantor

Melakukan pengujian pengendalian

Memperoleh & menguji bukti

6)      Menggunakan bukti untuk menentukan pendapat

7)      Mengomunikasikan hasil audit

Perencanaan Audit

1)      Ruang lingkup Audit

2)      Waktu Audit

3)      Tenaga Audit

4)      Biaya

Sistem Pengendalian Internal

1)                  Organisasi

Setelah mendirikan sebuah perusahaan tentunya yang diperlukan adanya sebuah organisasi yang efektif dan efisien

2)                  Kebijakan

Agar dapat mencapai tujuannya tentunya perusahaan haruslah membuat kebijakan-kebijakan yang dapat menjaga agar perusahaan terus berada di jalan yang tepat

3)                  Prosedur

Prosedur yang tidak berbelit diperlukan agar perusahaan dapat bekerja dengan efektif dan efisien sehingga dapat menghemat biaya yang dikeluarkan dalam melakukan kegiatannya

4)                  Personalia

Sumber Daya Manusia yang profesional dan berintegritas sangatlah diperlukan agar perusahaan dapat berjalan dengan baik karena meskipun struktur organisasi, kebijakan, prosedur sudah baik, yang sangat menentukan  kelancaran pelaksanaannya adalah para personalia perusahaan

5)                  Perencanaan

Dalam menjalankan suatu perusahaan tentunya diperlukan sebuah perencanaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang agar tujuan perusahaan dapat tercapai

6)                  Pembukuan/pencatatan

Setiap transaksi yang dilakukan perusahaan haruslah dicatat dalam pembukuannya agar dapat dipertanggungjawabkan oleh perusahaan. Pencatatan yang dilakukan tentunya harus memiliki sebuah standar yaitu Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum

7)                  Pelaporan

Pertanggungjawaban manajemen perusahaan secara rutin haruslah diinformasikan kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan perusahaan, baik eksternal maupun internal, dengan melalui Laporan Keuangan perusahaan yang sesuai standar PABU

8)                  Audit Internal

Sebagai evaluasi atas kegiatan perusahaan maka diperlukan adanya auditor internal yang melakukan pengawasan kepada manajemen tentang keefektifan dan keefesienan pekerjaan mereka maupun mengenai penyimpangan yang terjadi di perusahaan tersebut

SPI menurut COSO

1)      Lingkungan pengendalian

Adalah cara perusahaan menjaga perusahaannya tetap terkendali

Dapat dinilai dari :

·         Kepatuhan staff terhadap kebijakan perusahaan

·         Integritas Staff

·         Pemisahan fungsi organisasi

·         SDM yang baik

·         Faktor eksternal yang mempengaruhi Perusahaan

1)      Penilaian Risiko

Adalah bagaimana perusahaan mengidentifikasi menganalisis dan memanage risiko

2)      Kegiatan pengendalian

Yang termasuk kegiatan pengendalian :

·         Semua kebijakan perusahaan

·         Internal Auditor & review yang dilakukannya

·         Bisa berbentuk prosedur/sistem

·         Manajemen SDM

·         Pemisahan tugas

1)      Informasi dan Komunikasi

Informasi dapat berupa tertulis yaitu laporan(misal laporan triwulanan)

Informasi yang telah dibuat haruslah dikomunikasikan dengan baik agar seluruh pihak yang berhubungan dengan perusahaan baik internal maupun eksternal dapat mengetahui keadaan perusahaan

2)      Pengawasan

a.       Rutin

Pengawasan yang dilakukan manajemen sehari-hari terhadap setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan

b.      Non Rutin

Evaluasi kegiatan yang telah dikerjakan dan pengawasan bagaimana pelaksanaan tindakan perbaikan setelah evaluasi

Bukti Audit

1)      Fisik (misal kartu piutang, kas dll)

2)      Tertulis (pembukuan perusahaan)

3)      Dokumen (dokumen perjanjian transaksi perusahaan)

4)      Analisis (Analisis auditor)

Pengujian Bukti

·         Formal (keabsahan bukti)

·         Material (Jumlah)

Program Audit

Definisi : Langkah-langkah kerja audit secara sistematis untuk melakukan pengujian terhadap sasaran-sasaran audit yang ditentukan agar tujuan audit tercapai

Contoh Program Audit

Audit Program

Sasaran : Kas

Tujuan : Apakah kas yang dilaporkan benar-benar milik perusahaan (kepemilikan)

                     Meyakinkan pencatatan yang dilakukan perusahaan sesuai dengan prinsip     akuntansi yang berlaku umum

                     Apakah telah didukung bukti yang sah dan otentik

Program Audit :

                     Lakukan kas opname

                     Bandingkan dengan saldo kas perusahaan

                     Minta Rekening Koran

                     Lakukan Rekonsiliasi Bank

                     Bandingkan saldo neraca dan ledger

                     Lakukan pengujian terhadap jumlah penerimaan dan pengeluaran

                     Lakukan sampling bukti penerimaan dan pengeluaran

                     Lakukan uji sample bukti penerimaan dan pengeluaran

PBB P3 (Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan)

OVERVIEW PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Objek PBB :

1. Bumi : adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah indonesia
2. Bangunan : adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan

Objek yang tidak dikenakan PBB - Pasal 3a ayat (1)

1. Kepentingan umum di bidang ibadah, sosial kesehatan, dikbudnas yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan
2. Kuburan, peninggalan purbakala
3. HUtan Lindung/Suaka Alam/wisata, taman nasional, tanah penggembalaan desa
4. Perwakilan diplomatik/konsulat berdasar asas timbal balik
5. Badan/ Organisasi internasional

Subjek Pajak - Pasal 4 ayat (1)
Orang atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, memperoleh manfaat atas Bangunan.

Tarif Pajak - Pasal 5
sebesar 0,5%

Dasar Pengenaan Pajak
adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang ditetapkan : Serendah rendahnya 20% dan Setinggi tingginya 100% dari NJOP
Sesuai PP 25 TAhun 2002 Objek dengan nilai 1 miliar/lebih sebesar 40%, Objek Perkebunan, perhutanan dan pertambangan 40%, lainnnya 20%
Nilai Jual Objek PAjak (NJOP) yaitu harga rata2 yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP Pengganti
NJOP ditentukan oleh Menteri Keuangan

Batasan tidak kena pajak
Nilai Jual Tidak kena pajak (NJOPTKP) sesuai PMK Nomor 67/PMK.03/2011 NJOPTKP maksimum 24juta dan ditentukan secara regional

Rumus Menghitung PBB
Tarif x NJKP yaitu
0,5% x 20% atau 40% x (NJOP-NJOPTKP)

PBB P3
dalam pengenaan pbb p3 selalu dibagi menjadi 4 jenis area untuk memudahkan penghitungannnya yaitu:

1. Area Produktif
2. Area Belum Produktif
3. Area Emplasemen (terdapat bangunan juga)
4. Area Lainnya(misal: jalan)

PBB SEKTOR PERKEBUNAN

Penghitungan PBB Sektor Perkebunan adalah menggunakan Standar Investasi Tanaman(SIT) untuk areal produktifnya yang nilainya ditentukan oleh Dirjen Pajak
Cara penghitungan NJOPnya adalah sebagai berikut :

1. Area Produktif : Nilai Tanah = Nilai DAsar Tanah(NDT) +SIT
2. Area Belum Produktif : Nilai TAnah = Luas x NJOP
3. Area Emplasemen = Nilai TAnah = Luas x NJOP
4. Area Lainnya : Nilai TAnah = Luas x NJOP

Nilai Dasar Tanah = Luas x NJOP/m2


PBB SEKTOR PERHUTANAN
 Diabagi menjadi dua jenis, yaitu hutan alam dan hutan tanaman(buatan)
Untuk hutan alam perhitungan NJOPnya

1. Area Produktif : Nilai Tanah = 8,5 x Hasil Bersih Tahun Pajak SEbelumnya
2. Area Belum Produktif : Nilai TAnah = Luas x NJOP
3. Area Emplasemen = Nilai TAnah = Luas x NJOP
4. Area Lainnya : Nilai TAnah = Luas x NJOP

Hasil Bersih= Pendapatan Kotor - Biaya Eksploitasi ( Penanaman, pemeliharaan & perawatan hutan, pengendalian kebakaran & pengamanan, penebangan, pengangkutan, PBB dan PSDH areal blok tebangan)
UNtuk hutan tanaman :

1. Area Produktif : Nilai Tanah = NDT + SPBHTI( STANDARD BIAYA PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI.)
2. Area Belum Produktif : Nilai TAnah = Luas x NJOP
3. Area Emplasemen = Nilai TAnah = Luas x NJOP
4. Area Lainnya : Nilai TAnah = Luas x NJOP

PBB Sektor Pertambangan
terbagi menjadi 4 jenis yaitu : Mineral dan Batubara, Panas Bumi, Minyak dan gas bumi serta  Galian C


 To be continued.....