DAFTAR JUDUL SKRIPSI DIPLOMA IV STAN

BIDANG SKRIPSI :

1. AKUNTANSI

No.	Nama	Tahun	Judul	Bidang
1	M FARIED KASAUGIE	2015	MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DAN PENGARUHNYA PADA PENDIDIKAN TINGGI: STUDI KASUS INTERNASIONALISASI PENDIDIKAN AKUNTANSI PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI INDONESIA	AKUNTANSI
2	MUJI	2015	ANALISIS PENERAPAN WORKING CAPITAL ADJUSTMENT DALAM MENENTUKAN LABA WAJAR TRANSAKSIHUBUNGAN ISTIMEWA	AKUNTANSI
3	RINDWA ADHI GUSNAWAN	2015	STUDI KELAYAKAN FINANSIAL PEMBANGUNAN GEDUNG DIKLAT PADA BALAI DIKLAT KEUANGAN DENPASAR	AKUNTANSI
4	FATHI MAULAWI ASSADULLAH	2014	PREDIKSI FINANCIAL DISTRESS DENGAN MODEL LOGIT: UJI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2002-2013	TEORI AKUNTANSI
5	RINAKA IKAPRITA KURNIA RATIH	2014	ANALISIS PENGARUH TINDAKAN PERATAAN LABA TERHADAP KEINFORMATIFAN LABA PADA PERUSAHAAN TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA	TEORI AKUNTANSI
6	BRAMASTIA CANDRA PUTRA	2013	ANALISIS PENGARUH TINDAKAN PERATAAN LABA , DENGAN MULTIPLE DISCRIMINANT ANALYSIS ATAS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA, TERHADAP TINGKAT PENGEMBALIAN DAN RISIKO PASAR SAHAM PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2002 S.D 2011	TEORI AKUNTANSI
7	IRHAM ZUHRI MUHAMMAD	2013	ANALISIS PENGARUH PENGAWASAN BANK TERHADAP MANAJEMEN LABA ATAS PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA	TEORI AKUNTANSI
8	ARIF SAPUTRA	2015	ESTIMASI PENDAPATAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25/29 ORANG PRIBADI DAN BADAN BERBASIS AKRUAL PADA SEKTOR PERTANIAN MENGGUNAKAN VECTOR AUTOREGRESSION	AKUNTANSI KEUANGAN
9	ARDIANA DWI	2015	PERHITUNGAN BIAYA PENYELENGGARAAN DIKLAT MENGGUNAKAN METODE ACTIVITY-BASED COSTING(STUDI KASUS PADA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN)	AKUNTANSI MANAJEMEN
10	FANDY ANGGARA P	2015	ANALISIS TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS PEMANFAATAN ASET BADAN LAYANAN UMUM SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA	AKUNTANSI MANAJEMEN
11	HADIYANI ZAHRA	2015	PENERAPAN ACTIVITY-BASED COSTING SYSTEM DALAM PERHITUNGAN BIAYA LAYANAN PADA KPP PRATAMA JAKARTA CILANDAK	AKUNTANSI MANAJEMEN
12	T MARWAN	2015	PENGGUNAAN ACTIVITY BASED COSTING DALAM PENYUSUNAN STANDAR BIAYA KELUARAN PADA PUSDIKLAT KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN	AKUNTANSI MANAJEMEN
13	YULI SETYOWATI	2015	ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS PENGADAAN KENDARAAN DINAS PADA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN DENGAN METODE LIFE CYCLE COSTING	AKUNTANSI MANAJEMEN
14	DERTANIA IRWANTI	2014	ANALISIS INVESTASI PUBLIK, INVESTASI SWASTA, DAN FAKTORFAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2007 - 2012	AKUNTANSI MANAJEMEN
15	YAN HASBI KHAIRIL	2013	PERHITUNGAN BIAYA PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN PAJAK DENGAN ACTIVITY-BASED COSTING	AKUNTANSI MANAJEMEN
16	AYUDHIA INDAH PRATIWI	2013	ANALISIS BEBAN KERJA DAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENERIMAAN DOKUMEN PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG JALUR HIJAU PADA KPU BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK	AKUNTANSI MANAJEMEN
17	FIKHRI YULIADHITA S	2015	RANCANGAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PENDAPATAN PERPAJAKAN BERBASIS AKRUAL PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI	AKUNTANSI PEMERINTAH
18	KOKOH DAHONO M	2015	EVALUASI PENERAPAN STANDAR AKUNTASI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL DI INDONESIA: STUDI KASUS DI PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO	AKUNTANSI PEMERINTAH
19	RIO ERYCO VEBRIADI	2014	ANALISIS PENGAKUAN ASET TAK BERWUJUD HASIL KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN	AKUNTANSI PEMERINTAH
20	YOGA SUJOKO	2014	KAJIAN TEORITIS TERHADAP KEBIJAKAN PENYUSUTAN ASET TETAP PADA PEMERINTAH PUSAT	AKUNTANSI PEMERINTAH

2. AUDITING

1	AI VERDAYANIE	2015	ANALISIS ATAS HAMBATAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH	AUDIT INTERNAL
2	BARA AJI A	2015	ANALISIS PELAKSANAAN KEGIATAN REVIU LAPORAN KEUANGAN OLEH INSPEKTORAT DALAM RANGKA MENJAMIN KEANDALAN LAPORAN KEUANGANBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	AUDIT INTERNAL
3	BONI OLOFF	2015	ANALISIS PENGARUH PENERAPAN KARAKTERISTIK FUNGSI AUDIT  INTERNAL DAN PERAN AUDIT INTERNAL TERHADAP KUALITAS GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS PADA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN)	AUDIT INTERNAL
4	HARIS BUDIANTO	2015	EVALUASI KAPABILITAS AUDIT INTERNAL DENGAN MENGGUNAKAN INTERNAL AUDIT CAPABILITY MODEL (STUDI KASUS PADA INSPEKTORAT KOTA TANGERANG)	AUDIT INTERNAL
5	ALDILLA FIRDAUS MALIK	2014	EVALUASI TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN YANG TERDAPAT DI LHP ATAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA SELURUH LHP DI JAWA TIMUR DAN JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012)	AUDIT INTERNAL
6	ALFAN ABRORUL SOFYAN	2014	ANALISIS PERAN JABATAN PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (P2UPD) DALAM PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI PEMERINTAH DAERAH	AUDIT INTERNAL
7	FRANSISKUS LUCKY ARIF WICAKSONO	2013	ANALISIS PENERAPAN TRANSPARANSI PELAPORAN HASIL AUDIT OPERASIONAL PADA INSPEKTORAT BPKP	AUDIT INTERNAL PEMERINTAH
8	JOUSTAR MARGOGO HARAPAN	2013	ANALISIS PENERAPAN CONTROL SELF ASSESSMENT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN	AUDIT INTERNAL PEMERINTAH
9	ROMAS PERDANA PUTRA	2014	ANALISIS ATAS AUDIT PROGRAM PROBITY TERKAIT PRAKTIK PENYIMPANGAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERDASAR PUTUSAN PENGADILAN DI INDONESIA	AUDIT KINERJA SEKTOR PUBLIK
10	ARIESCA K SURYAMAN	2015	ANALISIS PERAN KONSULTANSI AUDIT INTERN PEMERINTAH DALAM REFORMASI BIROKRASI (STUDI KASUS PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN)	AUDITING
11	ARYA AGENG WIBOWO	2015	ANALISIS PENGARUH LOKUS KENDALI, KEINGINAN BERPINDAH, KINERJA DAN TEKANAN ANGGARAN WAKTU TERHADAP PERILAKU AUDIT MENYIMPANG PADA AUDITOR DJBC	AUDITING
12	BORI ALUYAN WAHID	2015	ANALISIS FAKTOR DETERMINAN FEE AUDIT PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA	AUDITING
13	HERY WIJANARKO	2015	ANALISIS ATAS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROBITY AUDIT PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH OLEH BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	AUDITING
14	ICHDA MAULIA	2015	ANALISIS PENGARUH OPINI, TEMUAN PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA	AUDITING
15	KRISTO RAHMAT SILABAN	2015	ANALISIS PENGARUH PENENTUAN OBJEK AUDIT IMPORTIR TERHADAP JUMLAH TEMUAN AUDIT UMUM KEPABEANAN PADA LAPORAN HASIL AUDIT KANTOR WILAYAH DJBC SULAWESI	AUDITING
16	RAMADHANI ARDIANSYAH	2015	PENGARUH FAKTOR-FAKTOR INTERNAL TERHADAP PENCAPAIAN TUJUAN AUDIT KINERJA DI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	AUDITING
17	RHESA REYHAN	2015	ANALISIS KEMUNGKINAN PENGGUNAAN BENFORD’S LAW PADA NILAI PABEAN UNTUK PENGAMANAN PENERIMAAN TAGIHAN AUDIT BEA DAN CUKAI	AUDITING
18	RIZKI FIRMANSYAH	2015	ANALISIS PENGARUH KUALITAS AUDIT KEPABEANAN TERHADAP KEPATUHAN IMPORTIR UMUM PADA DIREKTORAT AUDIT DJBC	AUDITING
19	ZAMRONI	2015	ANALISIS PENGARUH KOMPETENSI, PENGALAMAN, DAN INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA DIREKTORAT AUDIT DJBC	AUDITING
20	MUHAMMAD ADE HERDIANA	2014	EVALUASI LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LKPD YANG MEMPEROLEH OPINI WAJAR DENGAN PENGECUALIAN (STUDI KASUS LHP ATAS LKPD SE-JAWA BARAT TAHUN 2012)	AUDITING
21	SYANNI YUSTIANI	2013	ANALISIS PENGARUH RASIO KONSENTRASI AUDITOR, UKURAN KAP, DAN UKURAN PERUSAHAAN YANG DIAUDIT TERHADAP IMBALAN JASA AUDIT: STUDI KASUS PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)	AUDITING

3. KEUANGAN PUBLIK

1	ADHI KURNIAWAN	2015	ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INDEKS PEMBANGLINAN MANUSIA PADA KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH	KEUANGAN PUBLIK
2	AGUS BAYU SANTOSO	2015	ANALISIS EFISIENSI DAN PENGARUH BELANJA PEMERINTAH PUSAT FUNGSI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI INDONESIA	KEUANGAN PUBLIK
3	AHMAD YUSUF	2015	ANALISIS PENGARUH PENANAMAN MODAL ASING (PMA), PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN), DAN PENDUDUK BEKERJA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2010-2014	KEUANGAN PUBLIK
4	ARSY FAJRIAR	2015	PENGARUH SUBSIDI HARGA PUPUK TERHADAP TINGKAT DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN RUMAH TANGGA DI INDONESIA	KEUANGAN PUBLIK
5	ERIK FITRIYANTO P	2015	ANALISIS PENAMBAHAN NILAI ROYALTI BARANG IMPOR DALAM PENETAPAN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK	KEUANGAN PUBLIK
6	FAJAR BUDI NUGROHO	2015	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DWELLING TIME DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK	KEUANGAN PUBLIK
7	FARISA NOVIYANTI	2015	ANALISIS KORELASI UTANG PEMERINTAH DAN RESPON KESEIMBANGAN PRIMER APBN SEBAGAI INDIKATOR KESINAMBUNGAN FISKAL INDONESIA	KEUANGAN PUBLIK
8	FEBRIAN BAGUS S	2015	ANALISIS KINERJA EKONOMI DAERAH DAN KINERJA KEUANGAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN DESENTRALISASI FISKAL (Studi Kasus Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1988-2013)	KEUANGAN PUBLIK
9	GAMADI SURYA PUTRA	2015	PENGARUH KEMANDIRIAN DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH	KEUANGAN PUBLIK
10	GUSTI RANDY H	2015	PENGARUH PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT DAN DANA BERGULIR TERHADAP PRODUKSI UMKM SEKTOR INDUSTRI MIKRO DAN KECIL (STUDI EMPIRIS PADA 10 PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2011-2013)	KEUANGAN PUBLIK
11	HENDRA DWI SANTOSO	2015	ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL UNTUK MENGETAHUI KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN SEKTOR EKONOMI POTENSIAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT	KEUANGAN PUBLIK
12	HESTY SIMORANGKIR	2015	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UTANG LUAR NEGERI INDONESIA	KEUANGAN PUBLIK
13	I GUSTI AYU DIAH CINTYA	2015	ANALISIS EFISIENSI TEKNIS BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	KEUANGAN PUBLIK
14	IMAM NUR ARIFIN	2015	ANALISIS EFISIENSI PEMERINTAH DAERAH DENGAN METODE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS	KEUANGAN PUBLIK
15	JANUAR SULAEMAN	2015	ANALISIS KESINAMBUNGAN FISKAL INDONESIA DENGAN PENDEKATAN FISCAL REACTION FUNCTION	KEUANGAN PUBLIK
16	KHARISMA MUHAMMAD	2015	PENGARUH KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN DAN BELANJA PENDIDIKAN TERHADAP AKSES PENDIDIKAN PADA KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA	KEUANGAN PUBLIK
17	M ADIB MUHTAR	2015	ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DI PROVINSI PAPUA BARAT	KEUANGAN PUBLIK
18	M ARAFIQ	2015	ANALISIS PENGARUH BELANJA PENDIDIKAN DAN BELANJA KESEHATAN TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN: STUDI KASUS KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2008-2013	KEUANGAN PUBLIK
19	MIFTA MUZDALIFAH	2015	ANALISIS DAMPAK REALOKASI ANGGARAN SUBSIDI BBM KE SEKTOR LAPANGAN USAHA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA DI INDONESIA	KEUANGAN PUBLIK
20	MUH ADIB MUDAKIR	2015	ANALISIS EFISIENSI RELATIF BELANJA PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN PADA KABUPATEN DAN KOTA DI INDONESIA TAHUN 2012 DENGAN METODE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS	KEUANGAN PUBLIK
21	MUHAMMAD FAJAR RAMADHAN	2015	PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP LAJU PERTUMBUHAN PENDAPATAN DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DI KABUPATEN/KOTA WILAYAH KALIMANTAN PERIODE 2010 - 2013	KEUANGAN PUBLIK
22	NARANGGI PRAMUDYA SOKO	2015	PENGARUH BELANJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI JAWA TIMUR	KEUANGAN PUBLIK
23	PUTU NITI PRADNYA DIKA	2015	ANALISIS HUBUNGAN ANTARA DESENTRALISASI FISKAL DAN KESENJANGAN REGIONAL PROVINSI BALI TAHUN 2001 - 2013	KEUANGAN PUBLIK
24	RADEN RORO PUTRI PRAMITASARI	2015	ANALISIS SHADOW ECONOMY DI INDONESIA TAHUN 2008-2014	KEUANGAN PUBLIK
25	RAHMAT BUKHARI PINEM	2015	ANALISIS PENENTUAN TARIF CUKAI ROKOK DENGAN MEMPERTIMBANGKAN MANFAAT DAN BIAYA EKSTERNAL	KEUANGAN PUBLIK
26	RICKZA ALFAFA SARA	2015	ANALISIS DAMPAK VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI INDONESIA (STUDI KASUS 2004-2014)	KEUANGAN PUBLIK
27	RUCHAN YULABI	2015	PENGARUH BELANJA MODAL, BELANJA BARANG DAN JASA, DAN BANTUAN SOSIAL TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI PAPUA	KEUANGAN PUBLIK
28	RUDYANSAH WISNU INDARTO	2015	ANALISIS PENGARUH JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN, JUMLAH DAYA TARIK WISATA, JUMLAH HOTEL, DAN JUMLAH RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 1999-2013	KEUANGAN PUBLIK
29	SHINTA THERESIA PURBA	2015	PENGARUH REALISASI PENYALURAN BLOCK GRANT TERHADAP UPAYA MENINGKATKAN PAJAK DAERAH (TAX EFFORT) (STUDI KASUS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TA 2011-2013)	KEUANGAN PUBLIK
30	TITO WIBISONO	2015	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI JAWA TIMUR	KEUANGAN PUBLIK
31	WAHYU BAGUS NURCAHYO	2015	PENGARUH BELANJA MODAL DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN	KEUANGAN PUBLIK
32	WAHYU HIDAYAT	2015	ANALISIS EFISIENSI BELANJA PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN DENGAN METODE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT	KEUANGAN PUBLIK
33	YESSI PUSPITA W	2015	ANALISIS TINGKAT AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA ATAS PELAKSANAAN DESENTRALISASI	KEUANGAN PUBLIK
34	ZUMAN HERI RITONGA	2015	ANALISIS UJI BEDA CUSTOMS CLEARANCE, VOLUME IMPOR, DAN PENERIMAAN BEA MASUK SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW (INSW) DI KPU BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK	KEUANGAN PUBLIK
35	CAHYONO SETYO UTOMO	2014	ANALISIS INVESTASI PUBLIK, INVESTASI SWASTA, DAN FAKTORFAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2007 - 2012	KEUANGAN PUBLIK
36	RALEX ARNOLDA	2014	ANALISIS PERILAKU NILAI TUKAR RUPIAH RIIL DAN DETERMINAN YANG MEMPENGARUHINYA	KEUANGAN PUBLIK
37	SHANTI SULISTYONINGSIH SUDARMADI	2014	ANALISIS ATAS TERJADINYA SPILLOVER EFFECT PADA PENANAMAN MODAL ASING LANGSUNG (FOREIGN DIRECT INVESTMENT) PADA PERTUMBUHAN EKONOMI	KEUANGAN PUBLIK
38	KADEK HERI PRIYANTARA	2013	ANALISIS TERJADINYA FLYPAPER EFFECT PADA BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN 2009-2011	KEUANGAN PUBLIK
39	A. TRI ABDIAWAN AMIR	2013	ANALISIS PENGARUH FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN SERTA BARANG DAN BAHAN UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL TERHADAP REALISASI INVESTASI DI SEKTOR SEKUNDER	KEUANGAN PUBLIK

4. MANAJEMEN KEKAYAAN NEGARA

1	ADITYA RAHMAT	2015	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EFISIENSI ENERGI DALAM PENGELOLAAN ASET GEDUNG PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KEUANGAN	MANAJEMEN KEKAYAAN NEGARA
2	ANASTASIA CANDRA DEWI	2015	PENGEMBANGAN FRAMEWORK PENGUKURAN KINERJA BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH INDONESIA: BENCHMARKING PRAKTEK PENGUKURAN KINERJA BANGUNAN GEDUNG DI AUSTRALIA	MANAJEMEN KEKAYAAN NEGARA
3	ANITA DWI INDRIYANI	2015	ANALISIS ATAS PENGELOLAAN BMN YANG TIDAK DIGUNAKAN UNTUK PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN/LEMBAGA	MANAJEMEN KEKAYAAN NEGARA
4	INDRIANI NATASYA	2015	ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET KREDIT EKS BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL	MANAJEMEN KEKAYAAN NEGARA
5	INTAN WIJAYANTI	2015	EVALUASI BELANJA PEMELIHARAAN PESAWAT HERCULES C-130 TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA TAHUN 2012-2013 (STUDI KASUS SKADRON 17 DAN 31 PANGKALAN UDARA HALIM PERDANAKUSUMA JAKARTA TIMUR)	MANAJEMEN KEKAYAAN NEGARA
6	MIA ASTARINA PRIHYANTINI	2015	EVALUASI ATAS PROSES PENETAPAN PERSETUJUAN/PENOLAKAN SEWA BARANG MILIK NEGARA	MANAJEMEN KEKAYAAN NEGARA
7	TEGUH WIBOWO	2015	ANALISIS ATAS PENGUMUMAN LELANG, NILAI LIMIT, DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM LELANG ASET PROPERTI EKS KELOLAAN PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) DI JAKARTA	MANAJEMEN KEKAYAAN NEGARA
8	TRI KRISTIA MAHARDHIKA	2015	ANALISIS PENGGUNAAN POTENSI NILAI BARANG MILIK NEGARA DALAM PROSES TUKAR-MENUKAR BARANG MILIK NEGARA	MANAJEMEN KEKAYAAN NEGARA
9	WEGIG NURDIANSYAH	2015	ANALISIS KEMUNGKINAN PENERAPAN ASURANSI BARANG MILIK NEGARA BERUPA BANGUNAN PADA DAERAH RAWAN BENCANA DI INDONESIA	MANAJEMEN KEKAYAAN NEGARA
10	WIDYATI PUTRI L	2015	PENGARUH METODE PENAWARAN LELANG DAN KETERSEDIAAN INFORMASI TERHADAP JUMLAH TERJADINYA WINNER’S CURSE	MANAJEMEN KEKAYAAN NEGARA
11	WINDRA KURNIAWAN	2015	ANALISIS KEBUTUHAN, BIAYA PEMBANGUNAN, DAN TARIF SEWA RUMAH SUSUN NEGARA (STUDI KASUS RENCANA PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN DI JAKARTA)	MANAJEMEN KEKAYAAN NEGARA
12	ISMET ELISKAL	2013	PENERAPAN ROOT CAUSE ANALYSIS (RCA) DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG (STUDI KASUS TEMUAN PEMERIKSAAN BPK RI ATAS PENGELOLAAN ASET TETAP KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN ANGGARAN 2012)	MANAJEMEN KEKAYAAN NEGARA

5. MANAJEMEN KEUANGAN

1	BAYU SULISTIANTORO	2013	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2008 SAMPAI DENGAN 2011	MANAJEMEN KEUANGAN
2	AULIA RAHMAN AL AZHAR	2014	PENILAIAN KINERJA SAHAM YANG MEMBENTUK PORTOFOLIO BERDASARKAN PREDIKSI VARIABEL FUNDAMENTAL (STUDI PADA SAHAM-SAHAM PERUSHAAAN YANG TERDAFTAR DALAM INDEKS LQ45 BURSA EFEK INFONESIA PERIODE 2008-2011)	MANAJEMEN KEUANGAN
3	ADE SONNY MARTIN	2015	ANALISIS PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERKAIT PELANGGARAN IKATAN DINAS DI KEMENTERIAN KEUANGAN	MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
4	AGUSTINA RAHMAYA	2015	FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PENUMPUKAN PENCAIRAN DANA APBN DI AKHIR TAHUN PADA SATUAN KERJA LINGKUP PEMBAYARAN KPPN TERNATE	MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
5	AKMAL AKBAR	2015	ANALISIS CASH FORECASTING UNTUK MENDUKUNG MANAJEMEN KAS PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL	MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
6	ARCO PRIYO	2015	ANALISIS MANAJEMEN KAS DAERAH DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA	MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
7	BONIFASIUS B	2015	FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLAMBATAN PENYERAPAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA DI WILAYAH PEMBAYARAN KPPN MASOHI	MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
8	EKO SAPUTRO	2015	ANALISIS UJI BEDA RETUR SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN SEBELUM DAN SESUDAH IMPLEMENTASI NEGARA JAKARTA II)	MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
9	EVY ARISKA NOVELIA	2015	FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT EFEKTIVITAS MANAJEMEN KAS PEMERINTAH (STUDI KASUS: DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA)	MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
10	IRAWATI NUR UTAMI	2015	PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN KETEPATAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN DENGAN REVISI ANGGARAN DAN EVALUASI ANGGARAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan)	MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
11	IYAN ARDIYAN	2015	ANALISIS PENERUSAN HIBAH PEMERINTAH PADA PEMBANGUNAN MASS RAPID TRANSIT JAKARTA	MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
12	KHARLY OKTAPERDANA	2015	ANALISIS PENERIMAAN JASA GIRO PEMERINTAH SETELAH PENERAPAN PHYSICAL SWEEPING SALDO PADA REKENING BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENERIMAAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
13	KUKUH TEGAR ABDULLAH	2015	ANALISIS PENGARUH REALISASI BELANJA MODAL TERHADAP BELANJA PEMELIHARAAN PADA PEMERINTAH KOTA DI INDONESIA	MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
14	MA'MUROH	2015	EFISIENSI RELATIF KANTOR-KANTOR PELAYANAN PAJAK DI INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA)	MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
15	PUTRI YANTI	2015	ANALISIS EFISIENSI BELANJA DAERAH URUSAN PENDIDIKAN DENGAN METODE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA) (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010 – 2012)	MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
16	RIA SHAINTISIA PERTIWI	2015	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN PERENCANAAN ANGGARAN PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN	MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
17	SETIAWAN BUDI S	2015	EVALUASI ATAS KETERCAPAIAN TUJUAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK PADA SATUAN KERJA LINGKUP KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WAINGAPU	MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
18	STEPHANUS KUKUH DEWANTO	2015	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PERENCANAAN KAS PADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN/ LEMBAGA DALAM WILAYAH PEMBAYARAN KPPN JAKARTA VI	MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
19	SWEETTA WULANDARI	2015	PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN (STUDI KASUS KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA)	MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
20	TRI SEPTIARINI	2015	ANALISIS FLYPAPER EFFECT PADA KABUPATEN/KOTA DAN PROVINSI BANGKA BELITUNG TAHUN 2006-2013	MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
21	YANTSENLEY Y	2015	ANALISIS UJI BEDA INDIKATOR INFLASI, PENGANGGURAN, KEMISKINAN, DAN PENDAPATAN PER KAPITA SEBELUM DAN SESUDAH KEBIJAKAN SUBSIDI BBM TAHUN 2009-2014 DI INDONESIA	MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
22	ACHMAD TRI BUDIAWAN	2014	ANALISIS PERSPEKTIF KEUANGAN TERHADAP KELAYAKAN PROYEK MASS RAPID TRANSIT JAKARTA DENGAN DISCOUNTED CASH FLOW METHOD	MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
23	ERIK TRI AVIANTARA	2013	ANALISIS PENGELOLAAN PIUTANG PADA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPA A TANJUNG PRIOK	MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH

6. MANAJEMEN RISIKO

1	RENDY TOMMY INDRAWAN	2015	EVALUASI MANAJEMEN RISIKO ATAS PELAKSANAAN MITRA UTAMA PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI	MANAJEMEN RISIKO
2	RONALD STELLA SAPUTRA	2014	ANALISIS PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG SECARA ELEKTRONIK (E- PROCUREMENT) DI KEMENTERIAN KEUANGAN	MANAJEMEN RISIKO

7. MANAJEMEN STRATEJIK

1	KRISMAWAN SATYA AJI LAKSANA	2015	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR STRATEGIS YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI TRANSFORMASI KELEMBAGAAN DI KEMENTERIAN KEUANGAN STUDI KASUS PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	MANAJEMEN STRATEJIK
2	M RICO FIRMANSYAH	2015	ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS INSTANSI PERPAJAKAN DENGAN PENDEKATAN STAKEHOLDER: STUDI KASUS KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN	MANAJEMEN STRATEJIK
3	M TAUFIQ RAHMANANDA	2015	EVALUASI KEPUASAN STAKEHOLDER TERHADAP PELAKSANAAN SIDANG DI LUAR TEMPAT KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK	MANAJEMEN STRATEJIK
4	PELANGI INDAH	2015	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ADOPSI PENERAPAN GOVERNMENT FINANCE STATISTICS DI INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INOVASI ORGANISASI ROGERS	MANAJEMEN STRATEJIK
5	TINATIA ROHAYATI	2015	EVALUASI TERHADAP PROSES PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2015-2019	MANAJEMEN STRATEJIK

8. PEMBERANTASAN KORUPSI

1

ARI PRADANA PUTRA

2013

TELAAH RISIKO KORUPSI DALAM KEGIATAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PEMBERANTASAN KORUPSI

9. PERPAJAKAN

1	ADETIYA FIRMANZAH	2015	ANALISIS PENGARUH HORIZONTAL EQUITY, VERTICAL EQUITY, EXCHANGE EQUITY, DAN PROCEDURAL FAIRNESS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	PERPAJAKAN
2	ADHIKA BIBING	2015	ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN DAN PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN	PERPAJAKAN
3	ADHIKA UTAMA	2015	ANALISIS PENGARUH RELIGIUSITAS TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI PROVINSI DKI JAKARTA)	PERPAJAKAN
4	ADHIPUTRO PRABOWO	2015	ANALISIS PENGARUH PENYULUHAN E-MAIL MARKETING TERHADAP SIKAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK	PERPAJAKAN
5	ADITYA AJI PRABOWO	2015	ANALISIS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT (REPO)	PERPAJAKAN
6	AGUS DWI PUTRA	2015	PENGARUH PERUBAHAN PROBABILITAS PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK	PERPAJAKAN
7	AHMAD AGUS P	2015	ANALISIS KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB RENTENG DALAM KETENTUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI	PERPAJAKAN
8	AHMAD MUDZAKKIR	2015	PENGARUH PELAYANAN PEGAWAI TEMPAT PELAYANAN TERPADU YANG BERORIENTASI WAJIB PAJAK TERHADAP KEPUASAN DAN SIKAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS  PADA TEMPAT PELAYANAN TERPADU KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CAKUNG DUA)	PERPAJAKAN
9	ARIS PENDHI Y	2015	PENGARUH KEADILAN SISTEM PAJAK, NORMA SOSIAL DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENDEKATAN TAX COMPLIANCE MODEL (Studi Kasus di KPP Pratama Madiun)	PERPAJAKAN
10	AJAR R ISLAMI	2015	ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP TINDAK PIDANA	PERPAJAKAN
11	AKHMAD NURHIDAYAT	2015	ANALISIS PENGARUH INDIKATOR MAKROEKONOMI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN NONMIGAS (PERIODE TAHUN 2002-2014 )	PERPAJAKAN
12	ALFA MIGHTYN	2015	ANALISIS PENERAPAN CONTROLLED FOREIGN COMPANY RULES DALAM MENGATASI BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING DI INDONESIA	PERPAJAKAN
13	ALFIN ANUGERAH Z	2015	PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP RISIKO KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK (ANALISIS EKSISTENSI CORRECTIVE EFFECT)	PERPAJAKAN
14	ANDRIYANTO	2015	ANALISIS TRANSAKSI JASA MAKLON DI KAWASAN BERIKAT DALAM PERSPEKTIF KEPABEANAN DAN PERPAJAKAN	PERPAJAKAN
15	ANGGI DENIO P	2015	ANALISIS PENGARUH SIKAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DENGAN KONDISI KEUANGAN DAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Kasus di KPP Pratama Sibolga)	PERPAJAKAN
16	ARGADO SITOMPUL	2015	ANALISIS PERSEPSI PENANGGUNG PAJAK ATAS PENGARUH PENYANDERAAN (GIJZELING) TERHADAP KEPATUHAN PENANGGUNG PAJAK	PERPAJAKAN
17	ARI BUDIYONO	2015	ANALISIS PENGARUH KEINGINAN UNTUK PATUH (INTENTION TO COMPLY) DAN KESADARAN AKAN PERATURAN PAJAK (AWARENESS OF TAX RULES) TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK PENGACARA)	PERPAJAKAN
18	ARIEF MUKHLAS	2015	ANALISIS DAMPAK PERBEDAAN DISTRIBUSI PENDAPATAN MASYARAKAT SEBELUM DAN SESUDAH PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI	PERPAJAKAN
19	ARIFIANTO EFENDI	2015	PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP TINDAKAN PAJAK AGRESIF DENGAN PERUSAHAAN KELUARGA SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR PADA BEI TAHUN 2011-2013)	PERPAJAKAN
20	ARINA HUSNA A	2015	ANALISIS PENGARUH FAKTOR DEMOGRAFIS, KEPERCAYAAN TERHADAP PEMERINTAH, KEBANGGAAN, PARTISIPASI POLITIK,  SISTEM PERPAJAKAN, DAN DETERRENCE FACTOR TERHADAP TAX MORALE WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	PERPAJAKAN
21	ARYANTO EKA WIRASTA	2015	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS PEMERIKSAAN PAJAK	PERPAJAKAN
22	ARYO PRABOWO	2015	ANALISIS KEBIJAKAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP WARISAN	PERPAJAKAN
23	AULIA AGRIVANNY A	2015	THE RELATIONSHIP BETWEEN POLITICAL IDEOLOGY AND ATTITUDES TOWARD TAX COMPLIANCE: THE CASE OF INDONESIAN TAXPAYERS	PERPAJAKAN
24	AYU EKA PEBSIANA	2015	HUBUNGAN PERSEPSI VARIABEL DEMOGRAFIS DENGAN PERILAKU PENGGELAPAN PAJAK	PERPAJAKAN
25	BAKTIARMAN RAMADAN	2015	ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN BENDAHARA PEMERINTAH DALAM KAITANNYA DENGAN PELAKSANAAN  PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN (STUDI KASUS PADA DINAS PEMERINTAH KOTA PALEMBANG)	PERPAJAKAN
26	BAYU WIDYARMAN	2015	PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN PERUBAHAN DISKRESI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK  DI PROVINSI DKI JAKARTA	PERPAJAKAN
27	BAYU WINDRA PRATAMA	2015	ANALISIS TREATY SHOPPING DALAM FOREIGN DIRECT INVESTMENT(FDI) MELALUI PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) INDONESIA – HONGKONG	PERPAJAKAN
28	BOGI FIRMANSYAH	2015	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEMILIK TOKO ONLINE	PERPAJAKAN
29	BRIGITA CERANITHA N	2015	ANALISIS KEMUNGKINAN PENERAPAN INTERNAL REVENUE SERVICE PADA INFORMASI DATA LAPORAN DAN PENGADUAN (IDLP) (IRS) WHISTLEBLOWER REWARD DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP)	PERPAJAKAN
30	DIAN PUTRI IRMAYANTI	2015	EVALUASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PASCA PERALIHAN DARI PEMERINTAH PUSAT KE PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS DPPKAD KOTA TEGAL)	PERPAJAKAN
31	EKO SULISTYONO	2015	ANALISIS PENERAPAN KETENTUAN MENGENAI KRITERIA PINJAMAN YANG SESUAI DENGAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA	PERPAJAKAN
32	ESTI ANNISA	2015	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU KEPATUHAN PAJAK (STUDI KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DOKTER DI WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG)	PERPAJAKAN
33	EVALUSIANA	2015	ANALISIS MEKANISME PENENTUAN TARIF BRANCH PROFIT TAX PADA KONTRAKTOR KONTRAK KERJASAMA (K3S) YANG MEMILIKI PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B)	PERPAJAKAN
34	FEBRIANA DIKA P	2015	ANALISIS KENDALA PENERAPAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-01/PJ/2015	PERPAJAKAN
35	FELLA HALIDA	2015	STUDI EKSPLORATIF ATAS DUA ISU UTAMA DALAM DISCUSSION DRAFT ON THE TRANSFER PRICING ASPECT OF CROSS BORDER COMMODITY TRANSACTION	PERPAJAKAN
36	FIONA SIMORANGKIR	2015	ANALISIS KETENTUAN PERPAJAKAN INDONESIA DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PRAKTIK TREATY SHOPPING	PERPAJAKAN
37	FIRDAUS FIRMAWADI	2015	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN UMKM DI INDONESIA:STUDI KASUS KPP KOSAMBI	PERPAJAKAN
38	FIRMANSYAH AT ASRI	2015	ANALISIS TAXABLE CAPACITY DAN TAX EFFORT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBELUM DAN SESUDAH PENGALIHAN KE PEMERINTAH DAERAH	PERPAJAKAN
39	FITROH ATIKAH	2015	PENGARUH PRODUK INTELIJEN, ADVERSITAS, DAN INDEPENDENSI PENYIDIK TERHADAP EFEKTIVITAS PENYIDIKAN PAJAK PADA KANWIL DJP DI LINGKUNGAN JAKARTA	PERPAJAKAN
40	GANANG YOGITAMA	2015	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KOMPLEKSITAS SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	PERPAJAKAN
41	GERYEN SIMARMATA	2015	ANALISIS PELAKSANAAN PENAGIHAN AKTIF PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN PADA SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	PERPAJAKAN
42	GIGIH PRIYOGO	2015	PENGARUH PENYULUHAN PAJAK TEMATIK TERHADAP SIKAP UNTUK BERPERILAKU PATUH WAJIB PAJAK REAL ESTATE PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SERPONG	PERPAJAKAN
43	GILANG LAKSANA P	2015	PERSEPSI ETIS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BEKERJA DI KAWASAN MEDAN MERDEKA-THAMRIN-SUDIRMAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK	PERPAJAKAN
44	GILANG MRADIPTA P	2015	ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN DI KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) (STUDI KASUS KP2KP KEPULAUAN SERIBU)	PERPAJAKAN
45	GINANJAR ADITYA	2015	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB BELUM DITERAPKANNYA LIMITATION ON BENEFIT PADA PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) SEBAGAI BENTUK ANTI TREATY SHOPPING	PERPAJAKAN
46	GUNTUR NUR HIDAYAT	2015	WHY DO PEOPLE EVADE TAXES? (A STUDY TO REVEAL TAX-CRIME BEHAVIOUR IN THE PERSPECTIVE OF SLIPPERY SLOPE FRAMEWORK)	PERPAJAKAN
47	HADI NUR	2015	ANALISIS PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN	PERPAJAKAN
48	HARIS JUNAIDI	2015	ANALISIS PENGARUH ENDOGENOUS AUDIT SELECTION RULES TERHADAP KEPATUHAN PAJAK (STUDI EKSPERIMEN LABORATORIUM)	PERPAJAKAN
49	HAZAMI	2015	PENGARUH PROBABILITAS PEMERIKSAAN (DETECTION RATES), PERSEPSI PAJAK (TAX FRAMING), INSTRUKSI BERPERILAKU (INSTRUMENTALITY), DAN PERBEDAAN INDIVIDU (INDIVIDUAL DIFFERENCES) TERHADAP JUMLAH PENGHASILAN YANG DIUNGKAPKAN DALAM PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN	PERPAJAKAN
50	HENDRY DARMAWAN	2015	ANALISIS TAX AVOIDANCE DAN TAX EVASION PADA TRANSAKSI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN	PERPAJAKAN
51	I PUTU ELDY ANDIANA W	2015	ANALISIS KETENTUAN ANTI PENGHINDARAN PAJAK PASAL 18 AYAT (2) UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN	PERPAJAKAN
52	IKHSAN CHANDRA P	2015	ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI (VAT REFUND FOR TOURISTS)	PERPAJAKAN
53	INDRA AHMAD WIJAYA	2015	ANALISIS PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS ROYALTI PERANGKAT LUNAK	PERPAJAKAN
54	INDRA TRINATA	2015	ANALISIS PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTA PADA WAJIB PAJAK YANG TERIKAT KONTRAK KARYA	PERPAJAKAN
55	ISKANDAR	2015	PENGARUH REWARD, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENALTI DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	PERPAJAKAN
56	ISRAMIA LARASATI	2015	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT PENGGUNAAN E-FILING SPT TAHUNAN (STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KARYAWAN DI WILAYAH JAKARTA SELATAN)	PERPAJAKAN
57	KHARISMA BAPTISWAN	2015	ANALISIS PENENTUAN KEBUTUHAN UTANG PERUSAHAAN DALAM KONTEKS PEMERIKSAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	PERPAJAKAN
58	M FITRA MUKTIARSYAH	2015	ANALISIS EFISIENSI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PASCA PBB-P2 DILIMPAHKAN SEBAGAI PAJAK DAERAH (STUDI KASUS KOTA BANDAR LAMPUNG)	PERPAJAKAN
59	M KHAIDIR RIZQHY HARAHAP	2015	PENGARUH TUJUAN KEBIJAKAN, KESEDERHANAAN PAJAK, DAN KEPENTINGAN PRIBADI TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT ATAS KEADILAN DALAM MEMBANDINGKAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK	PERPAJAKAN
60	M YOESOEF	2015	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGAPLIKASIAN THEORY OF PLANNED BEHAVIOUR DAN DETERRENCE THEORY (STUDI KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PROFESI DOKTER)	PERPAJAKAN
61	MUHAMMAD YULIAN TEJAMUKTI	2015	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TIDAK DILAKSANAKANNYA GIJZELING (STUDI KASUS PADA KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS)	PERPAJAKAN
62	MADE DWIKA YASINDRA	2015	ESTIMASI TAX GAP PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN: STUDI KASUS PADA WILAYAH KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BALI	PERPAJAKAN
63	MAYESTIKA CHAIRUN NISA	2015	ANALISIS PENANGANAN PEMALSUAN NOMOR TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA DALAM SURAT SETORAN PAJAK DI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	PERPAJAKAN
64	MEIDIAWAN CESARIAN SYAH	2015	ANALISIS KORELASI ANTARA TAX KNOWLEDGE DAN BUDGET SPENDING INFLUENCE DENGAN KEPATUHAN PAJAK DALAM SUDUT PANDANG SLIPPERY SLOPE FRAMEWORK	PERPAJAKAN
65	MELZA NOFA	2015	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEPUASAN PENGGUNA SEBAGAI INDIKATOR KESUKSESAN IMPLEMENTASI E-FILING SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI (KAJIAN EMPIRIS DI WILAYAH JAKARTA)	PERPAJAKAN
66	MOHAMMAD SYAEFUL H	2015	ANALISIS PENERAPAN VECTOR AUTOREGRESSION UNTUK ESTIMASI PENDAPATAN PPH PASAL 25/29 ORANG PRIBADI DAN BADAN PADA SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN DALAM RANGKA PENERAPAN AKUNTANSI BASIS AKRUAL	PERPAJAKAN
67	NICO AMAROS	2015	ANALISIS EKSISTENSI PENGUASAAN DALAM RANGKA MENENTUKAN BENTUK HUBUNGAN ISTIMEWA WAJIB PAJAK	PERPAJAKAN
68	NIKEN ROGO RAHAYUNINGTYAS	2015	ANALISIS PENENTUAN KARAKTERISTIK DAN KRITERIA PINJAMAN TANPA BUINGA PADA PERUSAHAAN INTRAGRUP DARI SISI PERPAJAKAN	PERPAJAKAN
69	NIKEN INDRIATI KUNCORO	2015	ANALISIS PENGARUH PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA	PERPAJAKAN
70	NORMAN ERIKSON	2015	ANALISIS KEBIJAKAN PERPAJAKAN DI INDONESIA TERKAIT PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	PERPAJAKAN
71	NOVALDI SITINDAON	2015	ANALISIS PENERAPAN PERATURAN TRANSFER PRICING DI INDONESIA : SAFE HARBOUR LABA PERUSAHAAN CONTRACT MANUFACTURER	PERPAJAKAN
72	NUGROHO ADI PRAKOSO	2015	ANALISIS DISTRIBUSI BEBAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI MENGGUNAKAN PENYESUAIAN UKURAN KELUARGA (STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI PROVINSI DKI JAKARTA)	PERPAJAKAN
73	NURIL ILMI PRIMADEVI	2015	ANALISIS PENERAPAN PERATURAN TRANSFER PRICING UNTUK MENGATASI PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK MELALUI PEMBAYARAN ROYALTI DI INDONESIA	PERPAJAKAN
74	PRATAMA GILANG KOTAWA	2015	ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU (STUDI KASUS DI PASAR TANAH ABANG BLOK A, B DAN F	PERPAJAKAN
75	PRITA SOLISIA	2015	PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMBERIAN CUMA-CUMA OLEH LEMBAGA JASA KEUANGAN KEPADA NASABAH	PERPAJAKAN
76	PURBA HASOLOAN OCTA DONNY	2015	PENGARUH EFEK MODERASI RELIGIUSITAS DALAM HUBUNGAN ETIKA UANG DAN PERSEPSI PENGHINDARAN PAJAK PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	PERPAJAKAN
77	PUTRI WISDA MARTHALIA	2015	ANALISIS PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS EDUKASI PAJAK DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL MODERATOR	PERPAJAKAN
78	RATIH PRAWITASARI KARTAWIJAYA	2015	DESAIN PERATURAN MENGENAI PENERAPAN THIN CAPITALIZATION RULE MELALUI PENDEKATAN FIXED RATIO DALAM KONTEKS PERPAJAKAN DI INDONESIA	PERPAJAKAN
79	REPYSSA ADISETIAWAN	2015	ANALISIS THRESHOLD KEWAJIBAN PENYAMPAIAN TRANSFER PRICING DOCUMENTATION BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI AFILIASI	PERPAJAKAN
80	REVIE NOPRIJAYANTI	2015	MEKANISME PEMBERIAN IMBALAN BUNGA ATAS PUTUSAN BANDING DALAM SENGKETA PAJAK DITINJAU DARI PRINSIP KESETARAAN ANTARA WAJIB PAJAK DAN FISKUS	PERPAJAKAN
81	RHEZA AFRIAN PRATAMA	2015	ANALISIS EMPIRIS PERSEPSI WAJIB PAJAK PADA LIPUTAN MEDIA TERKAIT PERPAJAKAN DAN DAMPAKNYA PADA KEPATUHAN PAJAK:STUDI EKSPERIMEN ATAS SLIPPERY SLOPE FRAMEWORK	PERPAJAKAN
82	RIDWAN SURYA SAPUTRO	2015	ANALISIS PUTUSAN BANDING ATAS SENGKETA PAJAK PADA PEMERIKSAAN TRANSFER PRICING DI INDONESIA	PERPAJAKAN
83	RIFKY KUSUMA WARDANA	2015	IDENTIFIKASI TINGKAT RISIKO KETIDAKPATUHAN BERDASARKAN KARAKTERISTIK WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENENTUAN PRIORITAS PEMERIKSAAN	PERPAJAKAN
84	RIRIN FIRANI	2015	ANALISIS PENERAPAN ARM’S LENGTH PRINCIPLE DENGAN MENGGUNAKAN PROFIT SPLIT METHOD DALAM KONTEKS PERPAJAKAN DI INDONESIA	PERPAJAKAN
85	RISCA DESSYANTY	2015	PENGARUH VARIABEL - VARIABEL DALAM COMPLIANCE BEHAVIOUR MODEL TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA	PERPAJAKAN
86	RIZKA HADVINA ZULHELMI	2015	ANALISIS ATAS PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI TAHUN 2015 SEBAGAI BAGIAN DARI PENGAMPUNAN PAJAK	PERPAJAKAN
87	RONI OKTO JUNAEDI	2015	ANALISIS PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS KERUGIAN INSTRUMEN DERIVATIF SWAP DI INDONESIA	PERPAJAKAN
88	SAHAT MARULITUA SIHOMBING	2015	ANALISIS PENGENAAN KETENTUAN PPN ATAS TRANSAKSI E-COMMERCE DI INDONESIA SERTA PENGAWASANNYA	PERPAJAKAN
89	SEPTI WAHYUNINGTYAS	2015	ANALISIS PERLAKUAN PAJAK TERHADAP TRANSAKSI E-COMMERCE YANG BERSIFAT LINTAS BATAS	PERPAJAKAN
90	SEPTIAN FACHRIZAL	2015	ANALISIS PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PENYERAHAN AKTIVA YANG SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN	PERPAJAKAN
91	SEPTIAN TRISETYO ADI	2015	ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK (TAX KNOWLEDGE) DAN PERSEPSI KEPERCAYAAN (TRUST) TERHADAP KEPATUHAN PAJAK (TAX COMPLIANCE) DIANTARA PEMUDA PEKERJA INDONESIA	PERPAJAKAN
92	SEPTIANA KURNIAWATI	2015	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRAKTIK THIN CAPITALIZATION DI INDONESIA	PERPAJAKAN
93	SERLY PUSPITA SARI	2015	ANALISIS PENGARUH AUDIT RATE TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI INDONESIA	PERPAJAKAN
94	SHINDIH RHINDAH PRADISTI	2015	ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN PERSEPSI KEADILAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	PERPAJAKAN
95	SOFI KHUSNIATY SAFARINA	2015	ANALISIS ALOKASI PEMBEBANAN BIAYA ATAS TRANSAKSI INTRA-GROUP SERVICES	PERPAJAKAN
96	ST BASTIAN SOALOON	2015	ANALISIS PENGARUH REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS DI KPP PRATAMA CIBITUNG)	PERPAJAKAN
97	SUDARMONO MANIHURUK	2015	ANALISIS PEROLEHAN, PENGGALIAN, DAN PERTUKARAN INFORMASI (EXCHANGE OF INFORMATION) OLEH PEMERIKSA PAJAK DALAM RANGKA PERTIMBANGAN DAN PENENTUAN BENEFICIAL	PERPAJAKAN
98	TEGUH KURNIAWAN	2015	EVALUASI KEBIJAKAN SENTRALISASI TEMPAT PELAPORAN DAN PENYETORAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK BADAN YANG MEMILIKI CABANG	PERPAJAKAN
99	TIGOR RAMADHAN LUBIS	2015	ANALISIS SIGNIFIKANSI NILAI KOREKSI PEMERIKSAAN ATAS SPT LEBIH BAYAR BERDASARKAN PASAL 17B UU KUP	PERPAJAKAN
100	TOMMY	2015	ANALISIS PENGARUH MEKANISME TATA KELOLA WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP TINDAKAN PAJAK AGRESIF (BUKTI EMPIRI DARI BURSA EFEK INDONESIA)	PERPAJAKAN
101	TRI HASKA HAFIDZI	2015	ANALISIS VIABILITAS PRE-POPULATED TAX RETURN SYSTEM DI INDONESIA BERDASARKAN CRITICAL SUCCESS FACTORS MENURUT OECD	PERPAJAKAN
102	TRI UTAMI NURUL HIDAYAH	2015	ANALISIS POTENSI PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI TAHUN 2008 S.D. 2014	PERPAJAKAN
103	UMAR FARUQ	2015	ANALISIS KRITERIA PEMBANDING (HARGA PASAR) ANDAL DALAM PENERAPAN METODE COMPARABLE UNCONTROLLED PRICE (CUP) PADA TRANSAKSI JUAL BELI KOMODITAS CRUDE PALM OIL (CPO) DI ANTARA PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	PERPAJAKAN
104	USTI NUGRAENI	2015	ANALISIS PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS GAS BUMI DI INDONESIA	PERPAJAKAN
105	VEGA ROSARIA DEWI	2015	ANALISIS PERANAN ADVANCE RULING DALAM MENINGKATKAN KEPASTIAN BAGI WAJIB PAJAK DI INDONESIA	PERPAJAKAN
106	WAHYU ANDRIYADI	2015	ANALISIS DAMPAK PENYESUAIAN PTKP TERHADAP PENERIMAAN PPH OP: STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA “X”	PERPAJAKAN
107	WIDODO TRI SAPUTRO	2015	PENGARUH PERILAKU INTERAKSI KONSULTAN PAJAK DAN KEPUASAN PELAYANAN TERHADAP KOMITMEN HUBUNGAN WAJIB PAJAK	PERPAJAKAN
108	YOSINTA SWASTIKA	2015	ANALISIS EFEKTIVITAS TAX HOLIDAY DI INDONESIA	PERPAJAKAN
109	YUDHITIA MEGA K	2015	ANALISIS TEORI DAN PRAKTIK ATAS KESESUAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP ASAS – ASAS PEMUNGUTAN PAJAK	PERPAJAKAN
110	YUNAN AWALUDIN J	2015	PENGARUH KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN DALAM  MEMBENTUK SIKAP KEPATUHAN (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA JAKARTA TAMBORA)	PERPAJAKAN
111	ZULFIANSYAH	2015	ANALISIS PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PERUBAHAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	PERPAJAKAN
112	AMALIA INDAH SUJARWATI	2014	ANALISIS FUNGSIONAL DALAM PENENTUAN METODE TRANSFER PRICING TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA INDUSTRI MANUFAKTUR	PERPAJAKAN
113	ARYO NUGROHO	2014	ANALISIS PENGENAAN PPH PASAL 26 ATAS BUNGA KE NEGARA YANG MEMILIKI PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DENGAN INDONESIA	PERPAJAKAN
114	ATTHAR QOLBI TSANI	2014	ANALISIS PENGAWASAN WAJIB PAJAK BERBASIS RISIKO DENGAN PEMANFAATAN APPROWEB (STUDI KASUS DI KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN LAMA)	PERPAJAKAN
115	DIANA RACHMAWATI	2014	ANALISIS EKSISTENSI DAN KEBENARAN TRANSFER KNOW-HOW UNTUK MENENTUKAN KEWAJARAN DAN KELAZIMAN PEMBAYARAN KOMPENSASI ATAS TRANSFER KNOW-HOW	PERPAJAKAN
116	ERNI ZAUMMI	2014	ANALISIS PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS SELISIH ANTARA NILAI UTANG DAN NILAI SAHAM DALAM RESTRUKTURISASI UTANG DENGAN MEKANISME DEBT TO EQUITY SWAP	PERPAJAKAN
117	FAISAL RISKON	2014	ANALISIS PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN AKTIF TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	PERPAJAKAN
118	HERY JHONATAN SEMBIRING	2014	ANALISIS PUTUSAN BANDING PENGADILAN PAJAK ATAS SENGKETA BIAYA PROMOSI	PERPAJAKAN
119	I WAYAN MURLANDA WANGSA	2014	DETERMINAN PROFITABILI9TAS PERUSAHAAN DISTRIBUSI DALAM ANALISIS METODE TRANSACTIONAL NET MARGIN	PERPAJAKAN
120	IRAWAN ADHITYA DARMA	2014	ANALISIS MEKANISME PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENJUALAN AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH	PERPAJAKAN
121	JOHANES GLORINUS SARAGIH	2014	ANALISIS PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PENGAWASANNYA ATAS TRANSAKSI E-COMMERCE	PERPAJAKAN
122	JONATHAN MATHIAS SIBARANI	2014	ANALISIS PENENTUAN SUKU BUNGA WAJAR UTANG AFILIASI DALAM KONTEKS PERPAJAKAN	PERPAJAKAN
123	LIA KRISTIN SIAHAAN	2014	ANALISIS KEWAJARAN TRANSAKSI JASA INTRA-GRUP	PERPAJAKAN
124	SIWI EKA WATI	2014	ANALISIS PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN ATAS PEMBERIAN KOMISI PENJUALAN DARI PERUSAHAAN MANUFAKTUR KEPADA AGEN LUAR NEGER	PERPAJAKAN
125	YASINTA WIDYA PARAMITHA	2014	ANALISIS ASPEK PERPAJAKAN PADA TRANSAKSI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN OLEH WAJIB PAJAK SEKTOR USAHA REAL ESTATE	PERPAJAKAN
126	ADHI TIYA TRI PRABOWO	2013	ANALISIS PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN PADA INDUSTRI PULP	PERPAJAKAN
127	DEFI	2013	ANALISIS KEWAJARAN KOMPENSASI ATAS KEGIATAN PEMASARAN YANG BERKONTRIBUSI DALAM PENGEMBANGAN MARKETING INTANGIBLE YANG DIMILIKI OLEH PIHAK BERELASI DALAM KONTEKS PERPAJAKAN	PERPAJAKAN
128	IRYAN AKBARI	2013	ANALISIS PENERAPAN SIMPLIFICATION MEASURES DALAM TRANSFER PRICING DI INDONESIA	PERPAJAKAN
129	MUHAMMAD ANDRI	2013	ANALISIS PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMBERIAN VOLUME DISCOUNT DARI PERUSAHAAN KEPADA DISTRIBUTOR	PERPAJAKAN
130	RINASIH	2013	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU KEPATUHAN PAJAK DENGAN COMPLIANCE BEHAVIOUR MODEL (STUDI KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DOKTER)	PERPAJAKAN
131	ROCHMAN MA'RUF ISWANDANA	2013	ANALISIS PENGARUH PERSEPSI KEADILAN PAJAK TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KARYAWAN SWASTA PADA KPP PRATAMA SLEMAN	PERPAJAKAN
132	MARIYATUL QIBTIYYAH	2013	ANALISIS PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN PADA KONTRAKTOR PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B) GENERASI III	PERPAJAKAN
133	AZIVA RUSLINA	2015	ANALISIS POTENSI PENGGUNAAN ADVANCE PRICING AGREEMENT (APA) DALAM MENANGANI SENGKETA TRANSFER PRICING OLEH  PEMERINTAH DAN PERUSAHAAN MULTINASIONAL DI INDONESIA	PERPAJAKAN

10. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

1	ALFIAN T	2015	FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN KESUKSESAN E-GOVERNMENT (STUDI KASUS: IMPLEMENTASI MODUL PENERIMAAN NEGARA GENERASI 2 / MPN G-2 PADA KPPN DI WILAYAH JAKARTA)	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
2	ARIF IKHSAN NUR	2015	ANALISIS PERSEPSI PENGGUNA SISTEM E-AUCTION PADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL KESUKSESAN SISTEM INFORMASI DELONE DAN MCLEAN	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
3	BAYU PRABOWO	2015	EVALUASI PENGENDALIAN UMUM DAN PENGENDALIAN APLIKASI PADA ALPP MODUL PENAGIHAN DI KPP PRATAMA SLEMAN	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
4	EKI MAHIPAL	2015	PENGGUNAAN TEKNIK DATA MINING UNTUK MENGKLASIFIKASIKAN DAERAH PENERIMA DANA INSENTIF DAERAH	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
5	FAISAL AGUNG ABDI	2015	ANALISIS THEORY OF CONSUMER ACCEPTANCE TECHNOLOGY DALAM PENINGKATAN PENGGUNA E-FILING OLEH WAJIB PAJAK	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
6	FERIK YUNARKO	2015	ANALISIS KLASIFIKASI SATUAN KERJA BERDASARKAN TINGKAT PENYERAPAN ANGGARAN DENGAN METODE DATA MINING (STUDI KASUS PADA SATUAN KERJA LINGKUP KANTOR WILAYAH DJPB PROVINSI BENGKULU)	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
7	GILANG FAJAR F	2015	KARAKTERISASI SATUAN KERJA INSTANSI PEMERINTAH UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAS MENGGUNAKAN TEKNIK DATA MINING	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
8	HANIF DWI KURNIAWAN	2015	ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN PENGGUNA PORTAL PENGGUNA JASA DJBC DENGAN MODEL KESUKSESAN SISTEM INFORMASI DELONE DAN MCLEAN (STUDI KASUS KPU BC TIPE A TANJUNG PRIOK)	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
9	IKHSANTINO AKBAR	2015	EVALUASI SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BERDASARKAN ISO 27001 (STUDI KASUS CUSTOM EXCISE INFORMATION SYSTEM AUTOMATION(CEISA))	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
10	KHOTIBUL UMAM ISNANTO	2015	FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT PENGGUNAAN APLIKASI ONLINE MONITORING SISTEM PERBENDAHARAAN ANGGARAN NEGARA (STUDI KASUS USER SATUAN KERJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DALAM WILAYAH KERJA KPPN TANGERANG)	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
11	NURUL HUDA PURBAYA	2015	EVALUASI FAKTOR-FAKTOR PENENTU KESUKSESAN IMPLEMENTASI SPAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
12	RANDI HERMAWAN	2015	PENGGUNAAN TEKNIK DATA MINING UNTUK MEMPREDIKSI FINANCIAL DISTRESS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
13	REZA MIRWANDA	2015	ANALISIS KEMUNGKINAN PENGGUNAAN BENFORD’S LAW PADA NILAI PABEAN UNTUK PENGAMANAN PENERIMAAN TAGIHAN AUDIT BEA DAN CUKAI	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
14	RISKIANSYAH R	2015	RANCANG MODEL KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM BERDASARKAN METODE FERNANDEZ DI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
15	SAEFUL AZIS	2015	KARAKTERISTIK SATUAN KERJA TERKAIT INAKURASI PERENCANAAN KAS DENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK DATA MINING (STUDI KASUS SATUAN KERJA LINGKUP KANWIL DJPBN PROVINSI BENGKULU)	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
16	SEPTIAN PRADITYA NUGRAHA	2015	EVALUASI IMPLEMENTASI APLIKASI LAPORAN DANA TRANSFER DENGAN PENDEKATAN MODEL KESUKSESAN SISTEM INFORMASI DELONE DAN MCLEAN	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
17	YAZZA SATRIA	2015	ANALISIS USER ACCEPTANCE TERHADAP APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) DI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) DENGAN PENDEKATAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM)	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
18	YUSUF ABDURROHMAN	2015	ANALISIS KEBERHASILAN SISTEM E-PROCUREMENT PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MENURUT PERSEPSI PENGGUNA	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
19	ARI KRISDIANTO	2014	RANCANG DESAIN SISTEM LAYANAN INFORMASI PERPAJAKAN BERBASIS MOBILE DENGAN TEKNOLOGI SMS DAN USSD GATEWAY DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PARE	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN