Analisis evaluasi kebutuhan belanja modal, cost benefit analysis dan cost effectiveness analysis
- Pengertian dan kegunaan
- Penerapan dalam meningkatkan kualitas belanja negara
Analisis evaluasi kebutuhan belanja modal
Definisi:
Cost benefit analysis adalah pendekatan sistematis untuk memperkirakan kelebihan dan kekurangan dari 2 atau lebih alternatif belanja modal pemerintah
Cost effectiveness analysis adalah suatu analisis ekonomi yang membandingkan biaya dengan dampak dari beberapa alternatif belanja modal
Perbedaan dari kedua metode analisis ini adalah, metode cost benefit mengukur biaya dan manfaat yang diperoleh secara moneter, sedangkan cost effectiveness mengukur biaya secara moneter namun mengukur manfaat yang didapat tidak secara moneter/uang. Metode cost benefit akan lebih cocok dilakukan pada kegiatan yang menghasilkan keuntungan secara komersil. Metode cost effectiveness cocok digunakan pada kegiatan yang tujuannya tidak untuk semata-mata mencari laba tapi dampak lain yang tidak dapat diukur dengan uang.
Penerapan analisis ini dalam meningkatkan kualitas belanja negara antara lain :
- Mengukur manfaat belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah, manfaat yang secara moneter (meningkatkan penerimaan pemerintah) ataupun manfaat yang tidak dapat diukur secara moneter misalnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menurunkan masalah sosial dsb
- Membantu pemerintah dalam mengambil keputusan terhadap alternatif pilihan belanja modal dan menentukan mana belanja modal yang perlu diprioritaskan berdasarkan manfaat yang diberikan.
Hal yang terkait capital budgeting agar belanja infrastruktur bermanfaat sebesar2nya bagi kemakmuran rakyat?
Pendekatan yang bisa dilakukan di tahap planning dan budgeting agar kinerja/outcome optimal?
JAWABAN:
Agar belanja infrastruktur bermanfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, pemerintah perlu melakukan :
- Analisis dan evaluasi kebutuhan belanja modal
- Analisis keuangan dan pemanfaatan aset
- Optimalisasi sumber daya ekonomi yang terbatas
- Evaluasi atas belanja modal
- Cost benefit analysis
- Cost effectiveness analysis
- Discounted cash flow
- Internal rate of return (IRR)
Prinsip umum dan persyaratan pemanfaatan aset tetap dalam mengoptimalkan aset negara dan mendapat PNBP
JAWABAN :
Prinsip umum dan Persyaratan pemanfaatan aset tetap BMN (PMK Nomor 78/PMK.06/2014):
- Pemanfaatan BMN dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah negara
- Memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan umum
- Pemanfaatan dilakukan dengan tidak mengubah status kepemilikan BMN
- BMN yang menjadi objek pemanfaatan harus ditetapkan status penggunaannya oleh pengelola barang/pengguna barang
- Biaya pemeliharaan, pengamanan dan pelaksanaan pemanfaatan dibebankan pada mitra Pemanfaatan
- Penerimaan dari pemanfaatan wajib disetorkan ke RKUN
- BMN yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan
- Sewa;
- Pinjam pakai
- KSP(Kerja Sama Pemanfaatan)
- BGS/BSG
- KSPI
- Yang mana yg lebih menguntungkan
- Dalam pembiayaan anggaran, perlu mengurangi utang luar negeri (negative net flow). Mengapa harus dilakukan dan apa keuntungan/kerugian kebijakan ini?
Pembiayaan menggunakan utang luar negeri lebih berisiko dikarenakan adanya risiko nilai tukar mata uang asing. Penerbitan SBN memiliki keuntungan membantu perkembangan pasar domestik
Namun pendanaan mana yang lebih baik disesuaikan dengan karakter proyek yang didanai. Apabila pengadaan barang modal berupa infrastruktur yang menghasilkan penerimaan dan penerimaan tersebut dapat digunakan membayar kembali pinjaman maka lebih baik menggunakan utang luar negeri, hal sejalan dengan kebijakan negatif net flow yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menurunkan porsi utang luar negeri secara berkala.
Apabila pendanaan akan digunakan sebagai pengadaan alat pertahanan untuk kemetnerian pertahanan dan PolRI serta untuk pemberdayaan indsutri dalam negeri, maka lebih cocok menggunakan pendanaan berupa penerbitan SBN
Kebijakan negative net flow yaitu penarikan pinjaman luar negeri bruto lebih dari kecil pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.
Kebijakan ini dilakukan untuk mengendalikan serta menurunkan outstanding pinjaman luar negeri secara bertahap.
Keuntungan kebijakan ini adalah adanya penurunan pada outstanding utang luar negeri pemerintah secara berkala sehingga dapat mengurangi cicilan pokok utang dan bunganya.
Kekurangan dari kebijakan ini adalah munculnya beban utang dari penarikan utang baru, karena pada dasarnya penarikan utang luar negeri bukanlah kegiatan yang gratis.
Pemanfaatan BMN, salah satu metodenya Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur(KSPI). Saat adanya defisit infrastruktur pemerintah berusaha mengembangkan Kerjasama Pemerintah Swasta(KPS) untuk pengadaan infrastruktur
- Apa manfaat yg diperoleh pemerintah dr KSP, terkait struktur modal pemerintah
- Mengapa implementasi KSP mengalami berbagai kendala/hambatan di lapangan
Pertimbangan melakukan KSPI
- Dalam rangka penyediaan infrastruktur
- Tidak tersedia cukup dana dalam APBN untuk penyediaan infrastruktur
- Termasuk dalam proyek penyediaan infrastruktur prioritas
- Alternatif sumber pembiayaan belanja modal pemerintah
- Penyediaan infrastruktur lebih cepat
- Mengurangi beban APBN
- Pemerintah dapat menyediakan lebih banyak infrastruktur penting
- Meningkatkan akuntabilitas pemerintah
- Memacu adanya transfer teknologi dari swasta kepada pemerintah
- Modal awal yang dibutuhkan investor terlalu besar dan risiko sangat tinggi sedangkan proyek infrastruktur memiliki tingkat pengembalian modal yang lambat
- Proyek yang ditawarkan oleh pemerintah ke swasta kurang feasible, kurangnya daya tarik seperti adanya insentif bagi pihak swasta yang mau mengambil proyek
- Sulitnya proses perizinan dan pengadaan lahan oleh pihak swasta meskipun ini termasuk dalam proyek pemerintah
- Birokrasi pemerintah yang kurang berkomitmen mendukung KSPI
- Kurangnya SDM dengan keahlian memadai di tingkat Penanggung Jawan Proyek Kerjasama(PJPK). Perlu SDM yang memiliki keahlian khusus di bidang penyusunan transaksi, analisis keuangan dan ahli hukum keomersial. SDM ini sangat diperlukan untuk membuat tawaran proyek yang dapat menarik minat investor
- Kompleksitas peraturan mengenai KSPI dan adanya tumpang tindih peraturan.
Dalam pelaksanaan anggaran ada risiko fiskal yang dapat menimbulkan tekanan fiskal pada APBN
- Sumber risiko fiskal dan perbedaan risiko fiskal pada pelaksanaan APBN P 2014 dan R APBNP 2015
- Mitigasi yang dapat dilakukan berkenaan risiko fiskal
Sumber Risiko Fiskal
- Risiko Asumsi dasar ekonomi makro
- Risiko Utang Pemerintah Pusat
- Risiko Tingkat Bunga
- Risiko Nilai Tukar
- Risiko Pembiayaan Kembali
- Kewajiban Penjaminan Pemerintah Pusat
- Risiko Fiskal Lainnya
- Mandatory spending
- Bencana alam
- Transaksi Internasional
- Perbedaan asumsi dasar ekonomi makro,
- pada tahun 2015 nilai USD semakin menguat dibanding dengan tahun 2014, hal ini dapat berdampak pada APBN
- Tingkat inflasi yang meningkat dari tahun ke tahun
- Pertumbuhan ekonomi
- Harga minyak mentah dunia yang turun di tahun 2015
- Lifting minya dan gas
- Risiko nilai tukar yang meningkat di tahun 2015, dikarenakan adanya USD yang menguat yang telah disebut sebelumnya dan utang luar negeri indonesia didominasi oleh utang dengan mata uang USD.
- Perubahan mandatory spending, karena adanya perubahan pada subsidi BBM
- Mitigasi Risiko Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi MakroUntuk antisipasi penambahan defisit akibat deviasi dari asumsi dasar ekonomi makro, pemerintah mengalokasikan dana cadangan yang berfungsi sebagai bantalan/cushion untuk mengurangi besaran defisit APBN.
- Mitigasi Risiko Utang Pemerintah Pusat
- Diversifikasi instrumen utang dan basis investor
- Pendalama pasar SBN Domestik
- Pengadaan pinjaman siaga sebagai sumber pendanaan utang saat kondisi pasar keuangan memburuk
- Pemanfaatan fleksibilitas pembiayaan utang tunai
- Mitigasi Risiko Kewajiban Penjaminan Pemerintah
- Mengalokasikan dana kewajiban penjaminan pemerintah
- Membentuk dana cadangan penjaminan pemerintah
- Terkait dengan jaminan infrastruktur, pemerintah melakukan mitigasi dengan penerbitan benchmark pinjaman serta melakukan evaluasi kelayakan proyek dan perjanjian kerjasama
- Terkait dengan kegiatan jaminan sosial, pemerintah melakukan evaluasi kesesuaian besaran iuran untuk memitigasi apabila iuran terkumpul tidak cukup menutupi biaya kesehatan
- Mitigasi Risiko Lain
- Mitigasi risiko mandatory spending
- Moratorium pembentukan lembaga baru
- Konsep anggaran berbasis kinerja
- Penghematan subsidi energi
- Prioritas pada pos pembiayaan dan investasi pemerintah
- Mitigasi Risiko Bencana Alam
- Transfer risiko dengan membuat kebijakan Asuransi bencana alam
- Alokasi dana cadangan stabilisasi harga pangan untuk menangani gagal panen
- Mitigasi Risiko transaksi internasional
- Peningkatan daya saing produk ekspor
- Mendorong masuknya Foreign Direct Investment(FDI) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang fokus pada industri ekspor
- Hilirisasi industri berbasis agro, migas dan tambang mineral
- Peningkatan kapasitas SDM dan modal UKM ekspor
- Stimulus fiskal terkait pembiayaan ekspor
- Kebijakan kondusif bagi penanaman modal seperti tax holiday, tax allowance dan pembebasan bea masuk impor mesin, barang dan bahan bagi penanaman modal.
No comments:
Post a Comment